Pemerintah Perlu Segera Bentuk Tim Gabungan Untuk Membasmi Mafia Minyak Goreng
By Dr. Firman T Endipradja
BERDASARKAN pemantauan, sampai 22 Januari ini harga minyak goreng di mini market/pasar modern relatif sudah sesuai dengan harga operasi pasar, tapi sebaliknya di pasar tradisional harga masih relatif tinggi.
Dengan demikian ketersediaan minyak goreng khususnya di pasar modern mulai berkurang dan stok hanya akan bertahan sekitar dua hari ke depan.
Adalah Pasal 29 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan, Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
Untuk itu kiranya pemerintah perlu memiliki political will yang tinggi dengan segera membentuk tim gabungan yang menangani tingginya harga minyak goreng di pasaran.
Operasi pasar yang tengah dilakukan masih belum efektif, karena hanya bersifat terapi sementara artinya tidak menyembuhkan/menyasar akar masalahnya.
Tim gabungan untuk menghadapi dampak krisis minyak goreng ini bisa mencakup lintas kementerian/lembaga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LSM, media massa dan akademisi yang langsung dibawah Presiden diantaranya melakukan pengawasan untuk mencegah dampaknya terhadap perekonomian.
Bahkan, bila perlu tim ini dibentuk mulai dari pusat sampai ke daerah, dan kalau mungkin sampai ke kecamatan/kelurahan bahkan ke RT/RW.
Tim ini secara resmi harus diumumkan, sehingga masyarakat merasakan bahwa pemerintah betul-betul peduli/cepat tanggap (sense of crisis) dan hadir dalam kesulitan yang dirasakannya.
Diharapkan tim gabungan ini bukan hanya untuk menangani krisis minyak goreng saja tapi mencakup juga kebutuhan pokok masyarakat lainnya, seperti dampak kenaikan dan kelangkaan komoditas-komoditas tertentu seperti gas 3 kg, listrik (pasokan batubara), bbm, iuran BPJS, kenaikan tarip tol, harga obat/vitamin dan alat pencegah covid dan lain-lain.
Intinya, tim gabungan ini bertugas untuk mengetahui ekses/dampak kebijakan pemerintah (top down policy) dibidang perlindungan konsumen dilapangan (ditingkat implementasi), terutama di masa pandemi, khususnya dalam membasmi mafia yang melibatkan oknum pejabat negara, yang mempermainkan harga dan ketersediaan minyak goreng dan komoditas lainnya.
Hal ini juga sebagai penyempurnaan dan konsistensi dari kebijakan penanganan pandemi eksesnya terhadap kebutuhan masyarakat (perlindungan konsumen).
*l Penulis, Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI/Dosen Hukum Perlindungan Konsumen & Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Padundan.
