Penjelasan Kemendagri Soal THR dari Dana APBD
 |
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan), Menteri
Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Asman Abnur memberikan keterangan pers terkait pemberian THR dan Gaji ke-13
bagi PNS, TNI,dan Polri, di Istana Merdeka, Rabu (23/5). Foto: Debbie
Sutrisno/Republika
|
|
Jakarta l lingkarkosumen.com - Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin di Jakarta, Ahad (3/6), mengatakan,
sumber anggaran untuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi kepala
daerah, anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil (PNS) dapat disesuaikan,
khususnya bagi daerah yang APBD-nya tidak mencukupi.
Sumber pemberian THR dan gaji ke-13 bagi kepala daerah, anggota DPRD, dan
PNS pemda dapat bersumber dari tiga hal.
"Kalau anggaran THR dan gaji ke-13 belum disediakan daerah, kami
(Kemendagri) memandu bahwa sumbernya itu bisa dari tiga unsur; bisa diambil
dari anggaran belanja tidak terduga, kalau belum cukup juga bisa melakukan
penjadwalan ulang kegiatan, dan kalau masih belum cukup juga ya mengambil uang
yang tersedia di kas daerah," kata Syarifuddin di Jakarta.
Syarifuddin menjelaskan, penjadwalan ulang kegiatan
adalah menunda program kegiatan daerah yang belum prioritas. Sehingga,
anggarannya bisa digunakan untuk memenuhi pemberian THR dan gaji ke-13 di
daerah tersebut.
"Kegiatan yang kurang prioritas itu bisa ditunda
dulu, dananya bisa diambil untuk THR dan gaji ke-13. Daerah itu sudah sangat
paham dengan penjadwalan ulang kegiatan," katanya menambahkan.
Selanjutnya, uang kas daerah bisa diperoleh dari
penghematan belanja daerah dan juga dana dari pelampauan anggaran. Contohnya,
kata dia, ada satu pos anggaran Rp 1 miliar, setelah dilelang katakanlah ada
pihak ketiga menawar Rp 900 juta, berarti ada sisa uang Rp 100 juta. "Itu
namanya kas yang tersedia," ujarnya.
Penyesuaian anggaran THR dan gaji ke-13 tersebut
dilakukan dengan mengubah penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 tanpa menunggu
perubahan APBD TA 2018. Untuk selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD
paling lambat satu bulan setelah dilakukan perubahan penjabaran APBD tersebut.
Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk tahun
2018 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni dengan ditambahkan tunjangan
kinerja. Sehingga, penerima THR akan mendapatkan tunjangan sebesar hak keuangan
bulanan.
Untuk bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota,
pimpinan dan anggota DPRD, THR dan gaji ke-13 tersebut meliputi gaji pokok atau
uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Sementara itu,
untuk PNS pemda selain ketiga hak tersebut juga ditambahkan tunjangan kinerja
atau tambahan penghasilan.
Hal tersebut diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 903/3387/SJ yang ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo pada 30 Mei 2018 dan
diedarkan ke seluruh kepala daerah dan ketua DPRD.
By : Iman S
Sumber : Antara
