Depok” Kota Cerdas dan Berbudaya
Oleh : Bhakti Hariani
Depok l lingkarkonsumen.com -Kota Depok, Jawa Barat genap berusia 19 tahun pada 27 April 2018. Kota ini pertama kali berdiri pada 27 April 1999 pasca-memisahkan diri dari Kabupaten Bogor dan menjadi kota mandiri. Pada usia 19 tahun, Depok berkembang menjadi kota yang semakin molek dan memantapkan diri menjadi Kota Cerdas dan Berbudaya.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengusung tema Depok Kota Cerdas dan Berbudaya dalam peringatan HUT ke-19 Tahun Kota Depok. Bukan tanpa sebab, tema ini mengandung makna arti keseimbangan antara intelektualitas dan nilai-nilai kearifan lokal. “Warga Depok tdak hanya cerdas secara intelektual tapi juga cerdas secara spiritual, emosional,” ujar Idris usai Upacara Peringatan HUT ke-19 Tahun Kota Depok di Lapangan Balai Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (27/4).
Sedangkan berbudaya diambil untuk mengingatkan bahwa Depok adalah kota yang memiliki ragam etnis, suku bangsa dan agama. Meski beragam bak miniatur Indonesia, Depok tetap bersatu dan harmonis dalam keberagaman.
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengungkapkan, generasi penerus bangsa harus memahami budaya asli di suatu daerah. Tak terkecuali budaya asli di Depok yang harus dipahami oleh generasi muda dan tidak boleh dilupakan.
Tekad menjadi Kota Cerdas akan diwujudkan oleh Pemkot Depok dengan serius. Mengoptimalkan keunggulan sumber daya manusia yang dipadukan dengan kemampuan penguasaan teknologi informasi yang saat ini menjadi hal utama dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
“Kami sangat bangga karena pada usia 19 tahun ini kami didapuk oleh pemerintah pusat menjadi salah satu dari sepuluh kota se-Indonesia untuk menjadi prototype Kota Cerdas. Ini jelas tantangan dan kami berusaha keras untuk dapat mewujudkannya,” kata Idris.
Salah satu wujud menuju Kota Cerdas, Depok telah menerapkan e-budgeting dan meluncurkan aplikasi Sistem Terintegrasi untuk Aspirasi dan Pengaduan (SIGAP). Aplikasi yang dapat diunduh melalui Google PlayStore di ponsel berbasis sistem operasi Android, ini memungkinkan warga Depok untuk melakukan pengaduan. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti pilihan foto, video, jenis pengaduan, data rahasia maupun konten lainnya.
Idris mengungkapkan, Depok juga akan merancang Control Room yang memudahkan melakukan pemantauan sampai ke seluruh penjuru Depok. Sehingga memudahkan untuk melakukan kontrol hingga ke segenap sudut wilayah Depok.
Terkait pembangunan, Idris juga bertekad akan melakukan pemerataan di titik barat dan timur Kota Depok. Yakni di Kecamatan Bojongsari, untuk di titik barat dan di titik timur yakni di wilayah Kecamatan Tapos. Termasuk salah satunya merealisasikan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kecamatan Tapos.
“Sudah didapatkan lahannya. Luasnya lebih kurang 1,5 hektare yang akan kami bebaskan. Alokasi anggaran untuk pengadaan lahan Rp 40-50 miliar,” kata Idris.
Sedangkan untuk pembangunan alun-alun, tahun ini tengah memasuki tahap lelang konstruksi di mana lahan telah didapatkan dan kajian juga telah dilakukan.
Meski demikian, Idris juga mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh Pemkot Depok. Salah satu di antaranya adalah mengatasi masalah kemacetan yang memang menjadi fokus Pemkot Depok untuk dapat ditemukan solusinya. Terlebih pada tahun 2030, Depok akan mendapatkan bonus demografi sebanyak delapan juta penduduk.
“Ini tantangan, tambahan penduduk berarti juga harus mengimbangi diri dengan menyediakan fasilitas diakses masyarakat. Dari data kami saat ini saja sudah tercatat 2,1 juta penduduk Depok dan jumlah kendaraan di Depok sebanyak 1,2 juta. Butuh kreativitas untuk memecah kemacetan dan kami terus menerus mencari jalan keluar memecah kemacetan,” tutur Idris.
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengaku tak segan untuk menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Provinsi Jakarta dan juga Pemerintah Pusat terkait untuk membantu memecahkan masalah kemacetan. “Apakah mungkin bisa ada jalan non-tol bebas hambatan, atau memperluas Jalan Raya Citayam di sebelah baratnya sampai ke Kecamatan Cipayung sampai tembus ke UI dan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Siapa tahu juga bisa dengan menggandeng pihak swasta ke depannya. Ini harapan saya sehingga tidak ada penumpukan kemacetan di tengah jalan kota,” papar Pradi.
Hal ini juga sejalan dengan tekad Pemkot Depok untuk dapat berbagi, berkolaborasi dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat sehingga tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kota semata.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengusung tema Depok Kota Cerdas dan Berbudaya dalam peringatan HUT ke-19 Tahun Kota Depok. Bukan tanpa sebab, tema ini mengandung makna arti keseimbangan antara intelektualitas dan nilai-nilai kearifan lokal. “Warga Depok tdak hanya cerdas secara intelektual tapi juga cerdas secara spiritual, emosional,” ujar Idris usai Upacara Peringatan HUT ke-19 Tahun Kota Depok di Lapangan Balai Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (27/4).
Sedangkan berbudaya diambil untuk mengingatkan bahwa Depok adalah kota yang memiliki ragam etnis, suku bangsa dan agama. Meski beragam bak miniatur Indonesia, Depok tetap bersatu dan harmonis dalam keberagaman.
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengungkapkan, generasi penerus bangsa harus memahami budaya asli di suatu daerah. Tak terkecuali budaya asli di Depok yang harus dipahami oleh generasi muda dan tidak boleh dilupakan.
Tekad menjadi Kota Cerdas akan diwujudkan oleh Pemkot Depok dengan serius. Mengoptimalkan keunggulan sumber daya manusia yang dipadukan dengan kemampuan penguasaan teknologi informasi yang saat ini menjadi hal utama dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
“Kami sangat bangga karena pada usia 19 tahun ini kami didapuk oleh pemerintah pusat menjadi salah satu dari sepuluh kota se-Indonesia untuk menjadi prototype Kota Cerdas. Ini jelas tantangan dan kami berusaha keras untuk dapat mewujudkannya,” kata Idris.
Salah satu wujud menuju Kota Cerdas, Depok telah menerapkan e-budgeting dan meluncurkan aplikasi Sistem Terintegrasi untuk Aspirasi dan Pengaduan (SIGAP). Aplikasi yang dapat diunduh melalui Google PlayStore di ponsel berbasis sistem operasi Android, ini memungkinkan warga Depok untuk melakukan pengaduan. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti pilihan foto, video, jenis pengaduan, data rahasia maupun konten lainnya.
Idris mengungkapkan, Depok juga akan merancang Control Room yang memudahkan melakukan pemantauan sampai ke seluruh penjuru Depok. Sehingga memudahkan untuk melakukan kontrol hingga ke segenap sudut wilayah Depok.
Terkait pembangunan, Idris juga bertekad akan melakukan pemerataan di titik barat dan timur Kota Depok. Yakni di Kecamatan Bojongsari, untuk di titik barat dan di titik timur yakni di wilayah Kecamatan Tapos. Termasuk salah satunya merealisasikan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kecamatan Tapos.
“Sudah didapatkan lahannya. Luasnya lebih kurang 1,5 hektare yang akan kami bebaskan. Alokasi anggaran untuk pengadaan lahan Rp 40-50 miliar,” kata Idris.
Sedangkan untuk pembangunan alun-alun, tahun ini tengah memasuki tahap lelang konstruksi di mana lahan telah didapatkan dan kajian juga telah dilakukan.
Meski demikian, Idris juga mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh Pemkot Depok. Salah satu di antaranya adalah mengatasi masalah kemacetan yang memang menjadi fokus Pemkot Depok untuk dapat ditemukan solusinya. Terlebih pada tahun 2030, Depok akan mendapatkan bonus demografi sebanyak delapan juta penduduk.
“Ini tantangan, tambahan penduduk berarti juga harus mengimbangi diri dengan menyediakan fasilitas diakses masyarakat. Dari data kami saat ini saja sudah tercatat 2,1 juta penduduk Depok dan jumlah kendaraan di Depok sebanyak 1,2 juta. Butuh kreativitas untuk memecah kemacetan dan kami terus menerus mencari jalan keluar memecah kemacetan,” tutur Idris.
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengaku tak segan untuk menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Provinsi Jakarta dan juga Pemerintah Pusat terkait untuk membantu memecahkan masalah kemacetan. “Apakah mungkin bisa ada jalan non-tol bebas hambatan, atau memperluas Jalan Raya Citayam di sebelah baratnya sampai ke Kecamatan Cipayung sampai tembus ke UI dan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Siapa tahu juga bisa dengan menggandeng pihak swasta ke depannya. Ini harapan saya sehingga tidak ada penumpukan kemacetan di tengah jalan kota,” papar Pradi.
Hal ini juga sejalan dengan tekad Pemkot Depok untuk dapat berbagi, berkolaborasi dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat sehingga tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kota semata.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana menuturkan, solusi memecahkan kemacetan yang akan dikembangkan oleh Pemkot Depok adalah dengan memberlakukan ganjil genap pada akhir pekan (weekend). “Ini masih terus kami kaji. Karena kami rasa ini yang paling efektif untuk mengatasi kemacetan di Depok saat akhir pekan,” kata Dadang.
Tentang wacana yang digulirkan Pemprov Jabar untuk menjadikan Jalan Margonda Raya sebagai jalan berbayar, menurut Dadang hal tersebut relatif sulit terwujud. Pasalnya, Jalan Margonda Raya terdiri dari terbagi atas tiga segmen kepemilikan yakni jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota. Sehingga tidak mudah menerapkan kebijakan jalan berbayar di Jalan Margonda Raya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo meminta di usia ke-19 Tahun Kota Depok harus menjadi semakin baik terutama dalam hal pelayanan publik. Hendrik menuturkan, raihan sederet prestasi yang telah digapai Depok harus mampu diimplementasikan dalam kegiatan pelayanan sehari-hari. Sehingga tidak hanya sekadar penghargaan di atas kertas semata.
“Pelayanan publik itu yang utama ya kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Kalau untuk infrastruktur saya akui sudah baik. Pembangunan merata dan ruas ruas jalan pun hampir semua sudah dibetonisasi dan bagus. Untuk pendidikan dan kesehatan harus diupayakan agar lebih merata lagi,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Dikatakan Hendrik, hingga kini Depok belum berhasil mewujudkan pelayanan kesehatan gratis kepada warga Depok dengan hanya menunjukkan KTP Depok saja dan dapat dirawat di RSUD Depok. Padahal seharusnya ini sudah bisa dilakukan sebagaimana hal tersebut diterapkan di Kota Tangerang Selatan.
“Cobalah Dinas Kesehatan kan bisa dikaji dan didata berapa warga yang ber-KTP Depok yang miskin sehingga mereka bisa berobat dan dirawat gratis di RSUD Depok lah minimal kalau di Rumah Sakit swasta lain mungkin masih sulit. Anggarannya ada kok. Tidak usah takut. Lagipula kan tidak setiap hari warga Depok ini sakit. Jadi pelayanan kesehatan masih harus ditingkatkan,” tutur Hendrik.
Walau masih berusia muda, Kota Depok juga dihuni oleh warga lanjut usia (lansia). Berdasarkan data Dinas Sosial, tercatat sebanyak 5,6 persen atau sekitar 100.000 warga Depok adalah lansia. Hal ini membuat Pemkot Depok menaruh perhatian khusus bagi kesejahteraan para warga lansia.
Wakil Wali Kota Depok Pradii Supriatna yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Daerah Lansia ingin mengantarkan Lansia di Kota Depok agar saat masa tuanya bahagia dan sejahtera dan menjadikan Depok sebagai Kota Ramah Lansia. Salah satu hal yang digagas Pemkot Depok adalah dengan mewajibkan para investor yang menanamkan investasinya di Depok untuk menyediakan fasilitas khusus untuk Lansia.
"Kami akan meminta setiap investor yang mengurus perizinan pembangunan di Kota Depok khususnya gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan kami wajibkan untuk memenuhi syarat-syarat untuk menyediakan fasilitas khusus Lansia," tutur Pradi.
Dikatakan Pradi, tak hanya kepada investor, Pemkot Depok pun terus berbenah untuk menyediakan fasilitas bagi Lansia. Diantaranya adalah pelayanan kesehatan khusus Lansia di setiap Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang terdapat di setiap kelurahan. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah kota menjadikan Depok sebagai kota yang ramah bagi Lansia.
"Angka harapan hidup di Kota Depok saat ini mencapai usia 75 tahun. Mudah-mudahan dengan segala upaya yang dilakukan mampu menjadikan Lansia Depok semakin tangguh, aktif, dan produktif," tutur wakil wali kota.
Pada peringatan HUT Depok ini, Pemkot Depok juga menggelar program Curhat Lansia di mana wali kota atau wakil wali kota berkeliling di 11 kecamatan se-Kota Depok untuk mendengarkan curhatan para lansia terkait hal apapun, misalnya kesehatan, keluarga dan sebagainya. Dengan curhat ini, Pradi berharap para lansia terbebas dari stress dan depresi karena telah mencurahkan permasalahannya kepada orang lain yang tepat untuk menjadi tempat berbagi keluh kesah.(B1)
Tentang wacana yang digulirkan Pemprov Jabar untuk menjadikan Jalan Margonda Raya sebagai jalan berbayar, menurut Dadang hal tersebut relatif sulit terwujud. Pasalnya, Jalan Margonda Raya terdiri dari terbagi atas tiga segmen kepemilikan yakni jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota. Sehingga tidak mudah menerapkan kebijakan jalan berbayar di Jalan Margonda Raya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo meminta di usia ke-19 Tahun Kota Depok harus menjadi semakin baik terutama dalam hal pelayanan publik. Hendrik menuturkan, raihan sederet prestasi yang telah digapai Depok harus mampu diimplementasikan dalam kegiatan pelayanan sehari-hari. Sehingga tidak hanya sekadar penghargaan di atas kertas semata.
“Pelayanan publik itu yang utama ya kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Kalau untuk infrastruktur saya akui sudah baik. Pembangunan merata dan ruas ruas jalan pun hampir semua sudah dibetonisasi dan bagus. Untuk pendidikan dan kesehatan harus diupayakan agar lebih merata lagi,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Dikatakan Hendrik, hingga kini Depok belum berhasil mewujudkan pelayanan kesehatan gratis kepada warga Depok dengan hanya menunjukkan KTP Depok saja dan dapat dirawat di RSUD Depok. Padahal seharusnya ini sudah bisa dilakukan sebagaimana hal tersebut diterapkan di Kota Tangerang Selatan.
“Cobalah Dinas Kesehatan kan bisa dikaji dan didata berapa warga yang ber-KTP Depok yang miskin sehingga mereka bisa berobat dan dirawat gratis di RSUD Depok lah minimal kalau di Rumah Sakit swasta lain mungkin masih sulit. Anggarannya ada kok. Tidak usah takut. Lagipula kan tidak setiap hari warga Depok ini sakit. Jadi pelayanan kesehatan masih harus ditingkatkan,” tutur Hendrik.
Walau masih berusia muda, Kota Depok juga dihuni oleh warga lanjut usia (lansia). Berdasarkan data Dinas Sosial, tercatat sebanyak 5,6 persen atau sekitar 100.000 warga Depok adalah lansia. Hal ini membuat Pemkot Depok menaruh perhatian khusus bagi kesejahteraan para warga lansia.
Wakil Wali Kota Depok Pradii Supriatna yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Daerah Lansia ingin mengantarkan Lansia di Kota Depok agar saat masa tuanya bahagia dan sejahtera dan menjadikan Depok sebagai Kota Ramah Lansia. Salah satu hal yang digagas Pemkot Depok adalah dengan mewajibkan para investor yang menanamkan investasinya di Depok untuk menyediakan fasilitas khusus untuk Lansia.
"Kami akan meminta setiap investor yang mengurus perizinan pembangunan di Kota Depok khususnya gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan kami wajibkan untuk memenuhi syarat-syarat untuk menyediakan fasilitas khusus Lansia," tutur Pradi.
Dikatakan Pradi, tak hanya kepada investor, Pemkot Depok pun terus berbenah untuk menyediakan fasilitas bagi Lansia. Diantaranya adalah pelayanan kesehatan khusus Lansia di setiap Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang terdapat di setiap kelurahan. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah kota menjadikan Depok sebagai kota yang ramah bagi Lansia.
"Angka harapan hidup di Kota Depok saat ini mencapai usia 75 tahun. Mudah-mudahan dengan segala upaya yang dilakukan mampu menjadikan Lansia Depok semakin tangguh, aktif, dan produktif," tutur wakil wali kota.
Pada peringatan HUT Depok ini, Pemkot Depok juga menggelar program Curhat Lansia di mana wali kota atau wakil wali kota berkeliling di 11 kecamatan se-Kota Depok untuk mendengarkan curhatan para lansia terkait hal apapun, misalnya kesehatan, keluarga dan sebagainya. Dengan curhat ini, Pradi berharap para lansia terbebas dari stress dan depresi karena telah mencurahkan permasalahannya kepada orang lain yang tepat untuk menjadi tempat berbagi keluh kesah.(B1)
By : Victor
Sumber : Suara Pembaruan
