Presiden Jokowi Pastikan Percepatan Kebutuhan Listrik
Bagi Presiden, keluhan-keluhan tersebut merupakan tanda bahwa permasalahan kelistrikan ini sebagai sesuatu yang mendesak untuk segera diselesaikan. Oleh karenanya, ia telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera mengupayakan penyelesaian masalah tersebut.
"Inilah memang fakta yang kita hadapi. Oleh sebab itu, saya telah perintahkan terus kepada menteri, baik menteri ESDM, BUMN, dan Dirut PLN untuk secepat-cepatnya menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang sudah sangat mendesak di daerah-daerah.
Terutama di kawasan Indonesia Timur, utamanya lagi di tanah Papua," ujar Presiden saat melakukan groundbreaking pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) MPP Jayapura 50 MW di Distrik Muara Tani, Kota Jayapura, Selasa, 9 Mei 2017.
Khusus di wilayah Papua, pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan salah satu persiapan pemerintah dalam rangka menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan diselenggarakan di sana pada tahun 2020 mendatang. Selain infrastruktur kelistrikan, infrastruktur pendukung lain seperti venue penyelenggaraan pertandingan juga tengah dikerjakan.
"Sekarang venue-venue tempat untuk penyelenggaraan sedang dibangun oleh gubernur, oleh provinsi, kota, dan sebagian oleh pemerintah pusat. Tetapi sudah dihitung bahwa listriknya masih kurang. Oleh sebab itu, apa yang akan kita resmikan dan bangun ini juga salah satu persiapan untuk menyambut PON 2020," ungkap Presiden.
Berdasarkan data yang diterima oleh Kepala Negara, jumlah pasokan listrik di Papua dan Papua Barat saat ini ialah sebesar 280 MW. Adapun pada tahun 2019 mendatang, pemerintah menargetkan jumlah pasokan sebesar 730 MW.
"Sudah lebih dari dua kali lipat. Kita harapkan sudah tidak ada kekurangan listrik lagi di sini," ucapnya.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar memprioritaskan penggunaan bahan bakar gas sebagai pasokan pembangkit tenaga listrik yang digunakan. Menurutnya, harus ada upaya, terobosan, dan keberanian untuk mulai beralih pada sumber energi baru terbarukan.
"Tadi saya sudah bisik-bisik ke Menteri ESDM untuk diberikan prioritas penggunaan gas untuk kelistrikan kita, jangan semuanya batu bara. Harus ada beberapa pembangkit listrik, baik pemakai gas, tenaga mikrohidro, matahari, dan ada juga arus laut yang juga kita mulai di NTT. Inilah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyediakan kelistrikan," kata Presiden.
Sementara itu, bagi wilayah-wilayah yang sulit mendapatkan jangkauan transmisi kabel listrik, pemerintah mengupayakan opsi lainnya berupa pembangkit listrik tenaga surya. Dalam tiga tahun ke depan, sebanyak 600 desa dapat dialiri oleh listrik tenaga surya ini.
"Hari ini di Papua ada 22 desa dan di Maluku Utara ada 13 desa yang mendapatkan listrik," Presiden menambahkan.
list1Untuk diketahui, dalam kesempatan ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga turut meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tidore 2x7 MW, distribusi listrik ke 92 desa di Papua dan Papua Barat serta ke 34 desa di Maluku Utara di sepanjang tahun 2016, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Lanny Jaya dengan kapasitas 74 kW, PLTMH di Tolikara berkapasitas 136 kW, serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat untuk kawasan Papua dan Papua Barat.
Bagi Kepala Negara, ketersediaan pasokan listrik tidak hanya berguna untuk memberikan penerangan bagi masyarakat. Secara tidak langsung, pasokan listrik yang mencukupi dapat membantu anak-anak Indonesia untuk terus belajar pada malam hari sehingga mampu menyiapkan diri menuju persaingan di masa mendatang.
"Pemerintah akan terus mendorong percepatan berbagai pembangkit listrik di seluruh Tanah Air agar kita dapat membangkitkan potensi dan kekuatan yang kita punyai," demikian komitmen yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam kunjungan kerja tersebut di antaranya Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, serta Gubernur Papua Lukas Enembe.
PEMERINTAH SERAHKAN SERTIFIKAT TANAH UNTUK MASYARAKAT PAPUA
lis13Menutup rangkaian agenda kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Papua, pada Selasa, 9 Mei 2017, Presiden Joko Widodo menghadiri acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional serta Pembinaan, Fasilitasi, dan Kerja Sama Akses Reform. Acara tersebut digelar di Gelanggang Olah Raga (GOR) Cendrawasih, Kota Jayapura.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyerahkan 603 bidang tanah kepada 414 masyarakat yang tersebar di sembilan kabupaten se-Provinsi Papua. Berdasarkan data yang diperoleh, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah berhasil menyelesaikan sertifikat untuk 1.569 bidang tanah yang ada di Provinsi Papua.
Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan pemerintah sebagai upaya memberikan tanda bukti hak kepemilikan atas tanah kepada lebih banyak lagi masyarakat di Tanah Air.
Sumber : Nasionalita.com
